Kantor PLN Diamuk Ratusan Warga

Spread the love

Identitasprime.com – Kotamobagu – Jumat (24/11/2017) Pagi tadi, Ratusan warga mengelar unjuk rasa  mendatangi Kantor PT PLN Aera Kotamobagu dan mengamuk, dihadang  pihak Kepolisian Resot Bolaang Mongondow dengan menurunkan kekuatan yang ada untuk meredam situasi yang mulai anarkis .

Hal tersebut berawal dari ratusan warga mendatangi kantor PT PLN Area Kotamobagu untuk menemui Pimpinan PT PLN Area Kotamobagu mempertanyakan tentang pemasangan jaringan listrik  di Kompleks mereka  selama enam (6) Bulan belum terpasang, namum pihak Satuan Pengamanan (Satpam ) Internal menyampaikan bahwa pimpinan PLN lagi tidak ada di tempat.

Meras tidak puas dengan jawaban oleh Satpam Internal PT PLN Area Kotamobagu, para pengunjukrasa mulai anarkis dan melakukan pelemparan kekantor PLN.  Untung  saat itu Unit Patroli Sabhara Polres Bolmong melintas dan melihat sekelompok warga mulai melakukan anarkis di Kantor PT PLN, langsung  menelepon Kasat Sabhara dan melaporkan kejadian tersebut.

Dengan kesigapan Satuan Sabhara Polres Bolmong dipimpin oleh Kabag Ops Polres Bolmong Kompol Efendy Tubagus . S,Sos. M.Si. langsung menurunkan  mobil dan peralatan Pengendalian masa (Dalmas) / Pengurai massa (Public Addres & AWC) serta personil  termasuk Tim Negosiator dan unit identifikasi, untuk menghalau warga yang mulai beringas serta membakar ban bekas di depan Kantor PT.PLN Ara Kotamobagu.

Dalam kejadian ini pihak Keamanan Polres Bolmong  berhasil mengamankan sejumlah yang diduga provokator dalam insiden ini dan mengefakuasi para korban kekerasan di kedua bela pihak. Dilokasi juga Polisi juga berhasil menemukan benda yang dicurigai Bom dan langsung berkoordinasi dengan Pihak Jihandak dan mengurai serta melakukan evakuasi benda yang dicurigai untuk dimusnakan.

Kegiatan latihan lapangan ini dalam rangka Simulaisi Keadaan darurat bersama PT PLN Area Kotamobagu Tahun 2017 , sesuai dengan undang –undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, Keputusan Presiden nomor 63 tahun 2004 tentang pengamanan objek vital Nasional, Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun2016 tentang jenis dan tarif Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada POLRI , (Jasa Pengamanan dan Jasa Sistem Pengamanan OBVITNAS dan Objek Tertentu,  Serta Peraturan Kapolri nomor 13 tahun 2017 tentang pemberian bantuanpengamanan pada Obvitnas dan Objek tertentu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*