Kapolri perintahkan seluruh Kapolda Tindak Pinjol, Tambang emas ilegal Gimana pak Jendral?

Spread the love

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan para kapolda se-Indonesia untuk menindak tegas pelaku pinjaman online (Pinjol) ilegal. Hal itu menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat laporan adanya praktik ‘rentenir’ berkedok pinjaman online. Pada akhirnya menjerat masyarakat kelas bawah.

“Kejahatan pinjol ilegal sangat merugikan masyarakat sehingga diperlukan langkah penanganan khusus. Lakukan upaya pemberantasan dengan strategi Pre-emtif, Preventif maupun Represif,” kata Sigit dalam memberikan pengarahan kepada Polda jajaran melalui video conference (vidcon) di Mabes Polri, Selasa (12/10).

Dalam pengarahannya, Sigit menjelaskan, pelaku kejahatan pinjol ilegal kerap memberikan promosi atau tawaran yang membuat masyarakat tergiur untuk menggunakan jasa layanan tersebut. Sehingga, hal tersebut menjadi salah satu penyebab banyaknya korban dari pinjol ilegal.

“Harus segera dilakukan penanganan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat,” ujar Sigit.

Sigit mengungkapkan, penyelenggara pinjaman online ilegal juga memanfaatkan situasi masyarakat yang perekonomiannya terdampak pandemi Covid-19.

Kesulitan ekonomi ditambah kemudahan mengakses pinjol membuat masyarakat banyak yang tergiur untuk menggunakan jasa keuangan non-perbankan tersebut.

Padahal, lanjut Sigit, pinjol ilegal sangat merugikan masyarakat, karena data diri korban bakal dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan apabila telat membayar ataupun tidak bisa melunasi pinjamannya.

Lebih mengkhawatirkan lagi, kata Sigit, ada beberapa kasus bunuh diri lantaran tidak mampu melunasi pinjaman karena bunga yang besar dari pinjol ilegal tersebut.

“Banyak juga ditemukan penagihan yang disertai ancaman. Bahkan dalam beberapa kasus ditemukan para korban sampai bunuh diri akibat bunga yang semakin menumpuk dan tidak membayar,” kata mantan Kabareskrim Polri ini.

Polri mencatat telah menerima 370 laporan polisi terkait kejahatan pinjol ilegal hingga Oktober 2021. Dari jumlah itu, 91 di antaranya telah selesai, 278 proses penyelidikan dan tiga tahap penyidikan.

Untuk itu, Sigit menekankan kepada seluruh jajarannya untuk aktif melakukan edukasi dan sosialisasi serta literasi digital kepada masyarakat akan bahayanya memanfaatkan layanan Pinjol ilegal. Kemudian, mendorong kementerian/lembaga untuk melakukan pembaharuan regulasi pinjaman online.

Selanjutnya di sisi preventif, Sigit meminta kepada jajarannya melakukan patroli siber di media sosial. Berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dalam membatasi ruang gerak transaksi keuangan dan penggunaan perangkat keras ilegal.

“Represif, lakukan penegakan hukum dengan membentuk satgas penanganan Pinjol ilegal dengan berkoordinasi dengan stakeholders terkait. Buat posko penerimaan laporan dan pengaduan dan lakukan koordinasi serta asistensi dalam setiap penanganan perkara,” papar Sigit.

Terkait penindakan pinjol ilegal ini, Polri telah memiliki kerja sama tentang pemberantasan pinjaman online ilegal dengan OJK, Bank Indonesia, Kemenkominfo, serta Kementerian Koperasi dan UMKM. Seperti diberitakan Antara.

Sementara itu di Sulawesi Utara marak aktifitas tambang emas ilegal tidak tertindak oleh pihak kepolisian bahkan diduga kuat banyak oknum oknum polisi menjadi beking para cukong pengusaha gelap tambang ilegal itu.  Seperti yang terjadi di bolaang Mongondow  sejumlah lokasi tempat beraktifitas tambang ilegal di biarkan oleh polisi, bapak kapolri jangan tinggal diam akan pengrusakan hutan yang di lakukan oleh para pengusaha hitam itu. Tegas arnol selaku tokoh masyarakat Dumoga.  Saya berharap kapolda dapat memberi perintah kepada seluruh kapolda untuk membasmi kejahatan yg terjadi di depan mata termasuk tambang ilegal yang ada si Sulawesi Utara. Tutupnya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*