Kesbangpol Dan FKDM Minut Disambut Kesbangpol Dan FKDM Kota Denpasar Bali

Spread the love
  • 18
    Shares

BALI, IdentitasPrime – Demi meningkatkan kualitas kontrol dan intelejensi antara pemerintah dan masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dipimpin Kaban Kesbangpol Marthino Dengah SH dan Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Minahasa Utara (FKDM) Minut, Markus Luis Wantania SH, bertandang ke Provinsi Bali, untuk bertukar pikiran dan pengalaman, tepatnya dengan Pemkot FKDM Kota Denpasar.
Rombongan disambut yang di agendakan tertanggal Rabu 22 -25 Februari 2018, disambut Kaban Kesbangpol Kota Denpasar I Komang Sugiartha yang diwakili oleh Kabid II Agung Arik, Ketua FKDM Kota Denpasar Pak Dunia dan yang diwakili oleh Sekretaris FKDM I Made Ake (Dosen Bahasa Inggris) dan Haji Mustafa mantan Ketua MUI Denpasar, didampingi Anggota FKDM Bidang Akademisi, Pak Putu Astawa, Wakil Akademisi (dosen elektro).

Mengawali kegiatan, selaku tamu, Kaban Kesbangpol Minut, Marthino Dengah memperkenalkan beberapa staf-nya, yang dikomandoi Kabid Daniel.
Diikuti Ketua FKDM Kabupaten Minut, Markus Wantania SH, menguraikan letak geografi Kabupaten Minahasa Utara, yang memiliki area maritim cukup besar, membatasi Kota Manado dan Kota Bitung, juga berbatasan dengan negara rawan konflik seperti Filiphina.
Selanjutnya, Pemkot Denpasar Bali melalui Kabid II Kesbangpol Agung Arik menguraikan adal-muasal dari nama Denpasar.
“Denpasar berasal dari kata Den (Utara),” Jadi secara luas Denpasar artinya Utara Pasar, yang juga merupakan kawasan dari Kerajaan Badung, yang nantinya menerima NKRI dan menyebar menjadi Kabupaten Badung,” katanya.
Adapun luas Kabupaten Badung, mencakup Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Barat, Denpasar Utara, Denpasar Selatan.
‘Kota Denpasar hanya miliki 4 kecamatan dan 43 desa/kelurahan
209 dusun saja, jadi bisa dikata, sebagai kota kecil,” urainya.
Ketua FKDM Kota Denpasar Pak Dunia (pensiunan Kaban Kesbangpol Denpasar) melalui Sekretaris FKDM I Made Ake yang merupakan Dosen Bahasa Inggris termuda di Provinsi Bali menggambarkan yang mana, di Denpasar punya suatu keunikan, terutama dalam hal penduduk.
Kalau siang hari penduduk Kota Denpasar 900.000 jiwa, kalau malam hari berkurang menjadi 800.000 jiwa. Kenapa siang banyak dan malam hanya sedikit, itu karena dimalam hari, ini karena pekerjaan. Warga Denpasar pada malam hari bekerja di kabupaten/kota lainnya,” bebernya.
Terkait berita yang mana adat – istiadat Bali merupakan hukum dan undang-undang tertinggi diatas semua hukum dan undang-undang yang ada, Ketua Umum Pecalang Provinsi Bali, Made Mudra menjelaskan, bahwa sesuai isi Perda no 3 Tahun 2003, mengatur kewenangan Pecalang.
“Pecalang adalah jabatan polisi adat yang dibentuk, diangkat dan diberhentikan oleh rapat desa. Di Bali khususnya Kota Denpasar, ada Desa Administratif atau Desa Adat (Desa Pakraman). Desa Pakraman ada 1190 desa. Mengacu dari Paham Pancasila dan UUD 1945 tentang Toleransi Antar Suku dan Umat Beragama ataup Periangan, Pawoongan Wowongkon,”o katanya.
Maka, ssebagai bagian dari NKRI, masyarakat Bali, memberi kebebasan mutlak bagi siapa saja memeluk agama seperti Kristen, Islam, Budha, Katolik, dan agama apa saja selama itu di akui Pancasila dan UUD 1945.
“Namun, mengngingat masyarakat 80% masyarakat Bali adalah pemeluk Agama Hindu, maka kami mengatur agama apa saja, terikat dengan adat. Dari aturan adat dan ajaran Agama Hindu yang mana didunia ini kita punya 3 kekuatan alam para Dewata, maka aturan adat itulah yang mengikat kehidupan kita menjadi rukunndan damai,” pungkas Ketua Umum Pecalang Provinsi Bali, Made Mudra.
Usai bertukar pikiran, bertukar pengalaman dan cendramata, kedua belah pihak menggelar foto bersama.
Selanjutnya delegasi Kesbangpol dan FKDM Kabupaten Minahasa Utara, bertolak menuju Kota Denpasar di Jalan Dewi Sri, beristirahat disalah satu hotel.(Jo)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*