MANADO – Konflik yang terjadi pada pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ke V Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Daerah Sulawesi Utara hangat diperbincangkan. Pasalnya, pelaksanaan Musda yang berlangsung di lantai tiga Mapolda Sulut, Senin (29/11) lalu, diduga disusupi pelbagai kepentingan dari pimpinan pusat.
Hal itu sontak mendapat perhatian dan kritikan pedas Pemerhati Kepolisian dan Organisasi di Sulut Berty Lumempouw. Menurut Lumempouw, tindakan atau keputusan pimpinan pusat dalam Musda adalah pelanggaran.
“Terkait persoalan konflik yang terjadi di musyawara daerah KBPP Polri yang berlangsung teklok, saya sebagai pemerhati kepolisian juga perlu menyikapi bahwa ada hal-hal yang dilanggar, dilakukan pengurus pusat ketika mengambil alih acara musyawarah ini,” kata Lumempouw, Sabtu (4/12/2021).
Sebetulnya kata Lumempouw, yang seharusnya menjadi pimpinan sidang dalam menjalankan musyawarah itu adalah panitia daerah.
“Yang terjadi kemarin kan tidak. Ini diambil alih oleh Wakil Ketua Umum Bidang OKK. Ini adalah pelanggaran AD/RT itu yang pertama,” tutur Lumempouw.
Kedua, pembahasan mengenai tata tertib yang masuk dalam agenda Musda.
“Itu juga amanat AD/RT yang keputusannya itu keputusan tertinggi adalah ada pada peserta Musda, yaitu dari resor-resor. Sehingga apapun keputusan yang dihasilkan, apapun keputusan yang dikeluarkan oleh peserta wajib diakomodir oleh pimpinan sidang,” ketusnya.
Namun, yang terjadi pada pelaksanaan Musda malah sebaliknya. Dia menilai, pimpinan pusat terlalu memaksakan.
“Memaksakan. Pimpinan sidang memaksakan. Karena keputusan peserta itu adalah keputusan tertinggi dari satu agenda Musda dalam pemilihan ketua, oleh karena itu perlu saya sikapi semua apa yang terjadi terkait konflik ini saya menduga ada intervensi-intervensi. Dari yah, katakanlah kekuatan-keluatan yang ada hubungannya dengan institusi Polri tidak menginginkan seseorang untuk diakomodir sesuai dengan aspirasi dari peserta Musda untuk dijadikan pimpinan atau Ketua KBPP Polri Provinsi Sulawesi Utara,” ungkap Lumempouw.
Dan menurut Ketua Umum OKBLI, tindakan yang terjadi itu sangat miris. Apalagi, KBPP Polri merupakan organisasi yang besar.
“Sebagai pemerhati kepolisian maupun pemerhati organisasi, saya sangat miris kalau hal ini terjadi di organisasi yang besar, yang saya pikir punya legitimasi yang kuat. Saya berharap ini bisa siselesaikan sehingga apa yang diharapkan dan aspirasi dari para peserta Musda, pimpinan yang mereka inginkan ini bisa diakomodir,” tandasnya.
Diketahui, pasca dugaan intervensi terkuak pada pelaksanaan Musda ke V KBPP Polri, Ketua Umum Evita Nursanty bertemu dengan Kabaharkam Polri. Pertemuan itu diduga merupakan wujud ketakutan Ketum Novita, sebab dugaan intervensinya terkuak dan tidak sesuai dengan AD/RT dalam Musda.
