LSM BADAI MINTA BUPATI MINUT USUT TUNTAS SKANDAL KEPENDUDUKAN WARGA JAGA VI

Spread the love

MINUT, IdentitasPrime – Masyarakat pesisir pantai Desa Makalisung JagaVI, sebagian besar adalah ex pengungsi yang berasal dari Halmahera Maluku Utara dan sekitarnya, pada tahun 2000.

Sejak tahun itulah mereka mulai menempati pesisir pantai Desa Makalisung Kec Kema, dan sudah beberapa kali pemilihan Presiden, Kepala Daerah baik Gubernur maupun Bupati sampai pemilihan anggota DPR baik pusat sampai kedaerah.
Bukan itu saja, pemilihan kepala Desa juga mereka telah menggunakan hak suara mereka.
Buktinya pemilihan kepala Desa Makalisung Kec Kema tahun 2016 merekapun turut memberikan hak mereka.
Namun sangat disayangkan tiba-tiba pada awal tahun 2017, status kependudukan mereka justeru dipermasalahkan. Lebih mengenaskan lagi, mereka disebut WNA sampai-sampai bagian Imigrasipun swmpat turun tangan mengklarifikasi hal itu.
Dari temuan diatas, Marthen Tudus yang adalah salah satu anggota LSM BADAI angkat bicara.
“Berdasarkan hasil investigasi dilapangan, temuan tersebut dugaannya hanya mengada-ada saja. Kami menduga, status kependudukan otu hanya sengaja dibuat untuk memuluskan misi salah satu Perusahaan (PT) yang ingin mengusir warga karena mereka mengklaim pantai tersebut milik mereka,” ujar Tudus.
LSM Badai juga mendapati, ada masyarakat yang berasal dari
Nagara Philipina, namun dalam KTP mereka (dari Philipina), status kewarganegaraan mereka adalah Warga Negara Indonesia.
“Itulah sebabnya, atas nama Keadilan dan atas nama masyarakat, LSM BADAI meminta Bupati Minut, Vonnie Anneke Panambunan beserta seluruh instansi terkait untuk dapat menyelesaikan masalah kewarganegaraan dari Masyarakat yang menetap di pesisir pantai Desa Makalisung Jaga VI demi tegaknya Keadilan dan terwujudnya arti Kemerdekaan yang sesungguhnya bagi seluruh Rakyat Indonesia sesuai amanah UUD”45 dan Pancasila,” pungkas dia.(Mart)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*