MASYARAKAT ADAT SULUT TUNTUT TANGGUNGJAWAB PIHAK TERKAIT PENGRUSAKAN “WARUGA PINANDEIAN”

Spread the love
  • 16
    Shares

DISPAR MINUT AKUI WARUGA DIPINDAH PAKAI EXCAVATOR, DAN SIAP DIPROSES HUKUM

MINUT, IdentitasPrime – Menyikapi ancaman masyarakat Suku Minahasa Bersatu terhadap pengrusakan makam leluhur (WARUGA) Kinaangkoan dan Pinandeian di Desa Kawangkoan dan Desa Kuwil, Kecamatan Kalawat, maka pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, menggelar pertemuan dengan belasan perwakilan Ormas-Adat Minahasa Raya pada Selasa 24 Juli 2018 Pukul 15.30 Wita.
Pertemuan dilaksanakan di Kantor Balai Wilayah Sungai Sulawesi -1 Kuwil/ Kawangkoan Kecamatan Kalawat, dihadiri Danramil 1310-06/Airmadidi Mayor Inf Gusnawan, Wakapolsek Airmadidi Iptu S. Tampubolon, Camat Kalawat Herman Mengko.
Dari Pemkab Minut ada Kaban Kesbangpol Drs Marthen Sumampouw, Kasatpol PP dan Damkar, Drs Theodore Lumingkewas, Hukumtua Desa Kawangkoan, Paulus Kodong dan beberapa ASN Pemkab Minut lainnya.

Turut hadir pula Kasubbag TU Balai Sungai Sulut Grace Rantung, PPK Balai sungai sulut Anthoni Sondakh, Peneliti Balai Sungai Irna Saptaningrum.

Sementara dari pihak ormas-adat, ada Michael Manopo (Ketua Laskar Maesa), John Simbuang (Waraney Puser In Tana TL), Daniel Komenaung (Kabid Kesbangpol Pemkab Minut), Jemi Karongkong (Ketua LPKMU), Meiyer Tanod LSM Maesaan Tou Malesung, Tonaas Jance Suma, serta kurang lebih 200-an para pemangku adat gabungan.

Menindak lanjuti proses pemindahan Waruga Kinaangkoan dan Pinandeian yang sedang viral di sosmed karena diduga dilakukan secara buru-buru tanpa melalui prosesi ritual adat, maka antara Dinas Pariwisata Minut dan para Pemangku Adat Tou Minahasa, di mediasi Kaban Kesbangpol Drs Marthen Sumampouw pun, saling bertukar masukan dan kritik.

Diawali dengan doa bersama, segenap jajaran terkait pembangunan proyek Waduk, oleh Marthen Sumampouw diberi kesempatan Roy K Wurangian Ormas Adat Tonsea menanyakan alasan Pemerintah dan perusahaan terkait Tanah Adat yang lahannya lahan sudah dibayar, apakah ada koordinasi dengan masyarakat setempat.

Paulus Kodong, Kumtua Desa Kawangkoan ke-17 mengatakan bahwa tanah itu adalah tanah Desa Kawangkoan, bukan Tanah Adat. “Setahu saya dan beberapa mantan Kumtua Kawangkoan, disini sudah tak ada Tanah Adat atau Tanah Ulayat,” kilahnya.
Jawaban Paulus Kodong langsung menuai tanggapan dan kecaman keras dari hadirin. Jawabannya dianggap tidak pahak arti desa dan adat.

Rio Salmon Ketua Ormas Adat Manguni Esa, tetap mendukung kinerja dan program pemerintah. Namun pihaknya menuntut siapa Tonaas Adat yang memindahkan Waruga.
Demikian pula Frangky Boseke pemerhati Adat dan Budaya Minahasa Raya mempertanyakan apakah waktu jelang pembangunan waduk, tidak ada tim survey untuk uji kelayakan.
Kadis Pariwisata Teodora Luntungan mengakui kalau pihaknya telah merelokasi sebagian Waruga yang ada di wilayah Desa kuwil (Waruga Pinandeian), alat menggunakan excavator.
“Saat pemindahan tahap 1 pada dua tahun silam (2016), sesudah memindahkan beberapa Waruga secara adat, sisanya sudah menggunakan excavator. Jadi kami pun ikut saja karena secara nalar dan kondisi manusia, 20 orangpun tak mampu memindahkan Waruga-waruga itu secara manual/tenaga manusia biasa,” bebernya.
Dari jawaban itulah maka Kumtua Desa Kawangkoan dan Kadis Pariwisata menjadi bulan-bulanan para pemangku adat karena jawaban mereka terkesan tidak memuaskan.
Pada kesempatan berikutnya, Wirabuana Talumewo wakil forum wartawan dan Adat Sulawesi Utara membacakan UU Cagar Budaya tahun 2010, tentang pelaku pengrusakan Situs Budaya harus diproses Hukum Pidana.
Sedangkan Rio Salmon Ketua Ormas Adat Manguni Esa menuntut penjelasan Tonaas siapa yg memindahkan Waruga secara ritual adat siapa-siapa yang terlibat pemindahan menggunakan exavator, namun pihak pemerintah tidak mengatakan apa-apa akan hal itu.

Perdebatan cukup alot itu berlangsung lama dan tegang kendati dikawal aparat TNI/POLRI dari Koramil dan Polsek Airmadidi serta Satpol PP Minut.
Dari para pemangku adat yang hadir, sebagian sudah menyetujui kesepakatan bahwa pemerintah akan memperbaiki Waruga-waruga yang sudah rusak maupun tak sengaja, sedangkan sebagian lagi tidak setuju dan memilih pulang tanpa mau menyebut identitas mereka.

Sesuai notulen, inilah hasil dari pertemuan tersebut:

1. Proses pemindahan Waruga akan di lakukan dengan cara ritual adat oleh Laskar Maesa dan tidak menggunakan alat berat Exavator

2. Waruga yang saat ini dalam kondisi rusak akan di perbaiki sesuai dengan prosedur oleh ahlinya dan berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata

3. Penataan Waruga akan di laksanakan upacara adat dan akan melibatkan langsung Pemangku Adat

Setelah kesepakatan dibuat, dan separuh pemangku ormas adat setuju, semua hadirin turun ke lahan relokasi, berfoto bersama, selanjutnya membubarkan diri dengan teratur, pada pukul 19.05 Wita.(Marthen Sulla)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*