Meski Sempat Ricuh,Proses Eksekusi Lahan Milik Pemprov Tetap Jalan

Spread the love

Manado, MA – Penertiban puluhan bangunan liar yang berdiri di atas lahan pemerintah yang berada di Kelurahan Kairagi dua kecamatan Mapanget tepatnya di Kayuwatu sempat ricuh, akibat ada perlawanan dari warga. Rabu (9/8/2017) siang tadi.

Puluhan warga yang mengatasnamakan Masawukow Comunity, memblokade jalan dengan membawa spanduk spanduk yang menolak untuk ditertibkan. Sehingga saat Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) akan memulai eksekusi, warga yang mengaku sebagai ahli waris ini melakukan perlawanan terhadap ratusan anggota Sat Pol PP.

Kericuhanpun dipicu saat beberapa warga yang menolak untuk ditertibkan bangunannya terlibat adu fisik dengan petugas. Akibatnya ada beberapa warga yang kepalanya sempat berdarah akibat dipukul oleh Sat Pol PP.

Alat berat berupa satu unit eskavator yang akan digunakan untuk merobohkan bangunan sempat dikuasai oleh warga khususnya ibu ibu. Akibatnya penggusuran pun sempat dihentikan.

Anggota Sat Pol PP yang bertugas pun tidak tinggal diam dan mencoba meminta ibu-ibu yang menguasai alat berat itu untuk turun. Karena kalah jumlah, akhirnya eksekusi pun dilanjutkanTanah sengketa yang di klaim milik dari keluarga besar Kamangi yang berlokasi di kayuwatu atau tepatnya dilokasi Pameran milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ternyata warga yang menempati lokasi tersebut srbagian besar sudah menempati lahan milik pemprov tersebut.

Warga yang tidak terima rumah mereka akan dugusur sempat bersihtegang dengan Satuan Polisi Pamong Praja, mereka emosi karena menurut mereka tidak ada surat somasi dari pemerintah Provinsi mengenai penggusuran tersebut, namun pada kenyataannya Pemprov sudah tiga (3) kali memberikan surat peringatan kepada warga setempat dengan selang waktu kurang lebih 6 bulan lamanya untuk mengosongkan rumah-rumah mereka karena lokasi yang menjadi tempat kediaman mereka itu adalah milik pemprov.

Saat eksekusi sedang berlangsung ada sedikit perlawanan dari warga, dengan alasan mereka memiliki Sertifikat tanah. Namun para Sat Pol PP yang bertugas tetap menggusur rumah mereka karena itu adalah lahan milik Pemprov. (Jo)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*