MINUT RAIH WTP KE-4 KALINYA, “PENTOLAN IPMU GELI…”

Spread the love

Mandagi: “Meraih Opini WTP bukan berarti sebuah kabupaten/kota itu bersih dari korupsi”

Mandagi Juga Sebut Nasib 3 Pejabat Eselon 2 Yang di non-job (3 Diva), Sampai Saat ini masih Terkatung-katung

MINUT, IdentitasPrime – Tampuk pimpinan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) di bawah kepemimpinan Bupati Vonnie Anneke Panambunan STh dan Wakil Bupati Ir Joppi Lengkong, mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Namun oleh sebagian masyarakat Minut masih menilai hal ini cukup ironi.

Pasalnya sudah menjadi rahasia umum kalau dan harmonisasi antara pasangan bupati dan wakil bupati ini sudah hampir dua tahun tidak sejalan lagi.
Disamping ketidak harmonisan kepala daerahnya, Kabupaten Minahasa Utara dikenal sebagai kabupaten yang paling banyak mengoleksi Pelaksana Tugas (Plt) baik pejabat Eselon II dan Eselon III.
Ironi ini kian memuncak karena dalam Empat (4) tahun berturut-turut, pemerintah berhasil mempertahankan opini WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Utara.

Pada penghargaan WTP keempat atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2018, diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Sulut Drs Tangga Muliaman Purba kepada Bupati Vonnie Panambunan di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut, Senin (27/5/2019) kemarin. “Selamat untuk Minahasa Utara,” ujar Purba.

Sementara Junius Mandagi, salah satu pentolan Ikatan Pendiri Minahasa Utara (IPMU) menanggapi, BPKP atau BPK RI dan daerah itu ibarat seorang guru terhadap murid (daerah).
“BPK jadilah guru yang baik, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Dengan begitu, murid akan tahu apakah mereka pantas naik kelas atau tidak. Untuk naik kelas, walau murid itu ‘biongo’ tapi punya duit dan koneksi, memang bisa naik kelas, namun beban moril dan moral tak bisa dibohongi,” katanya Selasa (228/5).

Dikatakan Mandagi juga, Opini WTP itu bukan berarti sebuah pemerintahan daerah tidak ada korupsi. “Meraih Opini WTP bukan berarti sebuah kabupaten/kota itu bersih dari korupsi. “Coba lihat nasib Jalan Soekarno yang gelap dan penuh lubang, “sindir Mandagi.

Dirinya juga menghimbau DPRD Minut harus mengevaluasi kinerja dari BAPPERJAKAT Minut yang terkesan macan ompong.

“Pakai hati nurani dalam mengevaluasi kinerja ASN yang akan menjadi calon kepala SKPD. Jangan karena selalu atas perintah atasan, sementara roda pemerintahan kian hari kian ambruk,” sembur lelaki enerjik yang dikenal vokal itu.

Semoga, lanjut Mandagi, semua pihak menyadari hal itu dan kembali pada tatanan serta aturan yang berlaku di negara ini.
“Sebut saja status dan hak seorang Wakil Bupati, apa selama ini sudah diberikan. Begitu pula hak pegawai negeri 3 pejabat eselon yang di non-job (3 diva) yang sampai saat ini masih terkatung-katung, marilah kita lihat kepatutan WTP itu dari sisi religius, bukan petak-umpet. Berhentilah berbohong sebelum Tuhan marah,” tandas Mandagi. (Meikel)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*