PARIPURNA DPD RI, 4 WAKIL SULUT “TOLAK” RUU PESANTREN DAN PENDIDIKAN AGAMA

Spread the love
  • 19
    Shares

JAKARTA, IdentitasPrime – Senin (12/11) bertempat di Gedung Nusantara V DPR RI/DPD RI/MPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dilaksanakan Sidang Paripurna DPD RI dipimpin tiga Wakil Ketua DPD RI yakni LetjenTNI (Purn) Dr Nono Sampono, M,Si, Prof Dr Ir Hj Darmayanti Lubis. Dalam Sidang Paripurna DPD RI ini tiap Provinsi menyampaikan hasil Kunjungan Kerja dalam rangka penyerapan aspirasi, selang tanggal 19 Oktober-11 November 2018.
Tidak terkecuali Sulawesi Utara dengan empat Anggota DPD RI masing-masing Ir Stefanus BAN Liow, MAP, Ir Marhany VP Pua, MA, Benny Rhamdani dan Fabian Sarundajang. Laporan Sulut disampaikan Ir Stefanus BAN Liow, MAP sebagai Koordinator Sulut, diantaranya :
1. Menegaskan menolak memasukan/mengatur pendidikan sekolah minggu dan katekisasi, sebagaimana dalam konsep RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Agama khususnya Pasal 69 dan 70 (RUU Inisiasi DPR RI). Pemasukan/pengaturan tersebut adalah suatu kecenderungan membirokrasikan pelayanan anak, remaja dan katekisasi yang sudah lama dilakukan kelembagaan gereja.
2. Meminta agar pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh sistem seleksi CPNS Tahun 2018. Format CPNS Tahun 2018 harus semuanya terisi karena sangat dibutuhkan daerah. Diusulkan agar standard kelulusan disesuaikan dengan kualitas pendidikan dan kemampuan daerah masing-masing. Di samping itu, sebelum seleksi maka pemerintah/pemerintah daerah bahkan PTN/PTS alangkah baiknya melaksanakan matrikulasi/pembekalan khusus bagi peserta seleksi CPNS.
3. JKN adalah program strategis sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah untuk pelayanan kesehatan masyarakat, namun dalam implimentasinya masih banyak temui permasalahan mendasar. BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara belum membayar klaim utang kepada rumah sakit. Bagi RS pemerintah/pemda dalam 3-4 masih dapat mengatasi tetapi RS swasta dapat menjadi masalah karena berdampak pada operasional dan pelayanan secara keseluruhan. Untuk mengatasi belum dibayarkan klaim utang BPJS Kesehatan, maka beberapa RS Swasta terpaksa meminjam uang kepada pihak ketiga dengan konsekwensi bunga. Pihak RS berharap peminjaman dilakukan oleh BPJS Kesehatan tetapi BPJS Kesehatan tidak dapat melakukan hal itu karena terbentur regulasi, sehingga untuk mencegah dan mengatasi masalah ini perlu segera merubah sistim.
4. Perlu didorong sekaligus diusulkan adanya revisi UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan karena dianggap membatasi ruang gerak pemuda untuk mengaktualisasi diri.

5. Meminta perhatian pemerintah untuk memperhatikan anjloknya harga kopra, cengkih dan pala sebagai komoditi unggulan Sulut yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat serta perekonomian daerah dan nasional.(Meyvo Rumengan)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*