Paripurna Tingkat I RANPERDA APBD 2018 Sempat Memanas

Spread the love

F-PG Dan Bupati Tegang, Gara-gara mis komunikasi

MINUT, IdentitasPrime – Paripurna tingkat I Tentang Ranperda APBD 2018, Rabu (07/11), sempat memanas oleh pernyataan Fraksi Partai Golkar (F-PG) Minut. Kenapa, fraksi besutan Denny Ronny Wowiling (Dewo) ini menolak penyampaian nota keuangan yang disampaikan Bupati Vonnie Anneke Panambunan untuk dibahas di tahap berikut.
Ketua fraksi, Elia Tooy menyampaikan itu dalam pemandangan umum fraksi. Tooy menguraikan sejumlah catatan dari fraksi yakni:
– Kualitas Kadis PU Jossy Kawengian perlu dievaluasi karena banyak jalan di Minut berlubang dan rusak parah,
– Jumlah THL harus dirasionalisasi sesuai petunjuk BPK,
– Optimalisasi peran baperjakat,
– Kenaikan gaji kumtua se-Minut dengan alasan beban dan tanggungjawab makin meningkat karena mengelola dana desa,

– Peningkatan TKD guru dan paramedis yang bertugas di pulau-pula terluar karena banyak guru dan paramedis enggan bertugas di sana.
Berdasarkan catatan ini, FPG belum dapat menerima untuk dibahas ke tahap selanjutnya,” papar Tooy.
Mendengar penolakan FPG tersebut, Bupati Vonnie Anneke Panambunan sempat emosi. “Saya merasa ditipu. Saya duduk di sini karena dibilang semua (fraksi, red-) sudah setuju,” sembur bupati yang sempat mengancam akan meninggalkan rapat paripurna.
Sekdakab Ir Jemmy Kuhu dan Ketua DPRD Berty Kapojos menenangkan bupati sembari menjelaskan padanya ada kesempatan untuk memberi tanggapan setelah seluruh fraksi menyampaikan pemandangan umum.
Setelah dijelaskan Sekda dan Ketua dewan, bupati pun bersedia melanjutkan paripurna.

Sebelumnya F-PDI Perjuangan lewat Altje Polii meminta rencana pembangunan rusun ditinjau kembali karena terlalu mendesak bagi masyarakat, jumlah TKD bagi ASN tak bisa sama besar karena harus disesuaikan dengan beban kerja.
“Kami usul agar dibentuk pansus aset untuk menginventarisasi aset bergerak dan tak bergerak milik pemkab. Ini untuk mengantisipasi pemeriksaan oleh BPK tahun ini dan tahun depan,” kata wanita akrab disapa Ibu Ke itu. Namun, menurut Altje, fraksinya menerima penyampaian dari bupati.

Fraksi Gerindra lewat ketua fraksi Nona Stella Rimporok hanya meminta seluruh SKPD bekerja maksimal membantu Bupati Vonnie Panambunan dan wabup Ir. Joppi Lengkong untuk mewujudkan visi mensejahterakan masyarakat Minut.
Fraksi Demokrat dan Fraksi Hanura yang masing-masing dibawakan oleh Stevano Pangkerego dan Sonya Nanalis juga meminta adanya rasionalisasi jumlah THL dan jumlah TKD bagi PNS. Selain itu Demokrat juga setuju perlunya pembentukan pansus aset.
Ketua Fraksi Restorasi Keadilan Indonesia (F-RKI) Denny Sompie SE menyampaikan perlunya pembangunan dan peningkatan jalan menuju lokasi-lokasi wisata. Juga perlu adanya penyelesaian tapal batas Desa Winuri dan Desa Maen.
“Anggaran pendidikan juga harus mencapai 20 persen dari total APBD,” tukas dia.

Saat bupati hendak memberi penjelasan, legislator Lucky Kiolol meminta bupati mengklarifikasi kalimat “saya ditipu.” “Kami dalam menjalankan tugas disumpah,” imbuhnya.
Bupati pun mengatakan dirinya bukan menuduh F-PDI-P melainkan F-PG. Sementara soal usulan pembentukan pansus aset, bupati menyambut positif. “Supaya jelas dan tak ada ada yang saling merugikan,” ujarnya.
Sementara soal THL, Bupati menyiratkan akan mempertahankan mereka yang kini berjumlah 2109 orang. “Kalau dikurangi, siapa yang akan memberi makan mereka. Mereka akan makan apa,” ujarnya.
Soal rusun, bupati merasa heran kalau baru dipermasalahkan dewan sekarang. “Seharusnya kalau tak setuju dari pertama-tama dulu. Jangan baru sekarang. Torang ini bukan main cengek-cengek atau main kanikir,” sembur VAP.
Setelah mendengarkan penjelasan bupati, F-PG akhirnya menerima penyampaian nota keuangan untuk dibahas ke tahap selanjutnya.
Ditemui usai paripurna, Wowiling mengatakan apa yang pihaknya lakukan adalah membela dan memperjuangkan masyarakat. “Kami minta pemerintah menaikkan tunjangan Hukum tua karena beban dan tanggungjawab tinggi, bekerja 1×24 jam. Belum lagi harus kelola dana desa. Kami juga minta tunjangan guru di pesisir dan kapulauan dinaikkan karena beban pekerjaannya tinggi. Hanya Golkar satu-satunya yang menperjuangkan nasib para kumtua dan guru di Minut,” tutur Wowiling.

Menanggapi sikap F-PG, Bupati menegaskan dirinya juga memiliki kepedulian terhadap guru dan tenaga kesehatan. “Kesejahteraan mereka juga jadi prioritas bagi saya,” pungkasnya usai paripurna.(Jo)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*