Pemkab Minut Gelar Pemahaman Suksesi Percepatan Pembangunan Pengelolaan Keuangan Desa

Spread the love

BPK Ingatkan Agar Jangan Rahasiakan Pengelolaan Uang Desa

MINUT, IdentitasPrime – Mengkritisi hingar-bingar kekeliruan dan pemahaman sistem tentang transparansi Dana Desa (Dandes) yang sangat rentan, maka Bupati Vonnie Anneke Panambunan kepada para hukumtua dan kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) saat membuka pembekalan tentang sistem keuangan desa (siskeudes) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulut di aula kantor Bapelitbang, Rabu (01/11), mewanti-wanti.
“Pengelolaan uang di desa tak bisa dilakukan secara tersembunyi atau dirahasiakan dari masyarakat alias harus transparan. Sehingga bisa mendapat kepercayaan dari publik,” ujar Vonnie.

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2014 tentang Desa, lanjut VAP, menguraikan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.
“Makna transparan dimaksudkan pengelolaan uang tidak secara tersembunyi atau dirahasiakan dari masyarakat dan sesuai peraturan yang berlaku. Dengan adanya transparansi, semua uang di desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak berwenang agar pemerintah desa mendapat pengakuan masyarakat dan kepercayaan publik,” bebenya.

Sedangkan untuk Pembekalan, disampaikan langsung oleh Kepala BPKP perwakilan Sulut Kwinhatmaka SE MM yang menyampaikan materi “Percepatan Implementasi Aplikasi Siskeudes.”
“BPKP telah menyusun aplikasi siskeudes yang diluncurkan di tahun 2015. Kabupaten Minut belum lakukan implementasi siskeudes maka kami berharap dari hasil pembekalan ada percepatan implementasi siskeudes. Siskeudes bisa membantu pertanggungjawaban dana desa lebih cepat. Aplikasi ini dirancang tak sulit dan sederhana agar mudah dimanfaatkan oleh kumtua,” katanya.

Saat diberi kesempatan tanya-jawab, Ketua BPD Desa Maumbi Edy Waroka mengungkapkan di sejumlah desa kerap terjadi BPD tak mendapat pemberitahuan dari kumtua soal pengajuan proposal pencairan anggaran dana desa untuk tahap berikutnya. Termasuk juga pemberitahuan jika pencairan dana desa sudah dilakukan.
“Dalam Permendagri nomor 110 tahun 2016, salah satu fungsi BPD melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dan tugas BPD antara lain melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa.
“Jadi semua yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan dana desa harus diketahui BPD,” tandas Edi.(Jo)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*