SCW Nilai Penetapan dan Pelantikan Pejabat Eselon 2 Pemkab Minut, Inprosedural

Spread the love

Ngangi: “Penetapan dan Pelantikan Pejabat Eselon 2 Pemkab Minut, Disinyalir Cacat Hukum”

MINUT, IdentitasPrime – Kebiasaan menggelar rolling dan Serah terima jabatan (Sertijab) di lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, disinyalir terlalu banyak sehingga melahirkan ketidak nyamanan dalam pekerjaan para Aparatur sipil Negara (ASN).

Menurut Novie Ngangi Ketua LSM Sulut Corruption Watch (SCW) di status fb-nya, pengangkatan pejabat di lingkup OPD Pemkab Minut tadi siang (hari ini), 22 juli 2019 ternyata masih bermasalah.
“Merujuk dari surat KASN nmr B-2269/KASN/7/2019 tgl 11 juli 2019 perihal: Evaluasi kinerja, Uji Kompetensi PPT Pratama dan rencana seleksi terbuka JPT Pratama di lingkungan Pemkab Minut,” bebernya.
Lanjut Ngangi, sehubungan dengan adanya laporan pengaduan pelanggaran sistem merit dilingkungan Pemkab Minut dan surat KASN tgl 19 Juli 2019.

“Perihal Peninjauan kembali atas pelaksanaan Uji Kompetensi dan Rencana seleksi terbuka JPT Pratama dilingkungan Pemkab Minut, tidak relevan,” tukas Ngangi.

Dikatakannya, berdasarkan kedua surat dari KASN, Bupati harus terlebih dahalu menyampaikan dan melengkapi terlebih dahulu hal 2 sebagai berikut:

Surat Keputusan PPT Pratama yang akan dilakukan Uji Kompetensi, lampiran alasan JPT Pratama yang akan diusulkan untuk dilakukan seleksi terbuka.
“Ini dulu yang disiapkan sebelum menetapkan dan menggangkat pejabat dilingkungan Pemkab Minut. Indikasi bakal adanya kerugian negara, ketika pejabat yang diangkat secara inprosedural itu, menandatangani kontrak atau pekerjaan, maka semua itu bisa dianggap sebagai tindakan yang ilegal dan segala konsuekuensi pengganggarannya bisa dianggap sebagai kerugian negara,” tandas Novie.(Meikel)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*