Sidang Korupsi Masjid Raya Sanana Bergulir, Jika AHM Bebas Bukti Hancurnya Keluhuran Hakim

Spread the love

Identitasprime – Ternate – Perkara kasus korupsi pembangunan masjid raya Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara memasuki babak baru. Ahmad Hidayat Mus alias AHM selaku mantan Bupati Sula menjalani sidang perdana sebagai terdakwa di ruang sidang Gamalama, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate, Maluku Utara, pada Selasa 31 Januari 2017.

Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia II DPP Partai Golkar itu, datang bersama enam orang petinggi DPD Partai Golkar Malut dan sejumlah wakil rakyat DPRD provinsi setempat, serta bupati dan seluruh pimpinan SKPD Kabupaten Pulau Taliabu.

AHM didakwa mengkorupsi proyek pembangunan Masjid Raya Sanana tahun anggaran 2006-2010 dengan total anggaran proyek sebesar Rp 23,5 miliar. Terdakwa yang berusia 48 tahun itu merupakan saudara kandung Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus dan Ketua DPRD Malut Alien Mus.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Maluku Utara mendakwanya karena realisasi anggaran proyek 100 persen tidak sesuai dengan kondisi fisik di lokasi pekerjaan pembangunan masjid raya.

Berdasarkan surat dakwaan, AHM selaku Bupati Sula didakwa telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau koorporasi.

“Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara, perbuatan ini mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut,” ucap jaksa saat membacakan dakwaan.

AHM didakwa memiliki kewenangan pada 2006 hingga 2010 sebagai Bupati Kepulauan Sula, mempunyai tugas dan wewenang, serta kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 dan 2 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Akibat dari perbuatan AHM, negara dirugikan sebesar Rp 5.521.627.047. Hal itu terlihat, kata anggota Majelis Hakim Saiful Anam, sebagaimana diuraikan dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi proyek pembangunan masjid raya Sanana pada Dinas PU Kepulauan Sula TA 2006-2010.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi (UU Tipikor) junto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Liputan6

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*