Surat KASN Ke Bupati Memasuki Batas Akhir, Pemkab Minut Belum Bereaksi

Spread the love
  • 21
    Shares

Pangkerego CS Hanya Mencari Keadilan

MINUT, IdentitasPrime – Dilema terkait laporan tiga Pejabat tinggi Pratama (PTP) Kabupaten Minahasa Utara ke pemerintah pusat, santer dan hangat dalam berbagai bahasan masyarakat. Pasalnya, selama sejarah Kabupaten Minahasa Raya sehingga berdirinya Kabupaten Minahasa Utara, baru kali ini 3 ASN senior sekaligus di non-job, kemudian melakukan upaya hukum ke pemerintah pusat.
Aduan ketiga pejabat tinggi daerah tersebut, mendapat respon dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Oleh KASN, diturunkan surat ke Pemkab Minut yang isinya; sampai dengan batas waktu 14 hari seterimanya surat dari KASN, Bupati Minahasa Utara Vonnie Aneke Panambunan (VAP), sudah harus memberi jawaban dengan mengambil tindakan untuk mengembalikan jabatan 3 ASN ke posisinya semula.
Surat KASN yang ditandatangani Ketua KASN Sofian Effendi, menegaskan kepada bupati untuk meninjau kembali keputusan yang diambil dan melaporkannya ke-KASN dalam waktu 14 hari sejak surat diterima. Karena tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Pemkab Minut, terinformasi telah menerima surat tersebut pada tanggal 22 Nopember yang lalu. Terhitung, masa jatuh tempo 14 hari pada Selasa (5/11) sehingga masa 14 hari sejak menerima surat telah terpenuhi.
Namun sampai hari ini, belum ada tindakan apapun yang diambil oleh Pemkab terhadap nasib ke 3 pejabat PTP ini. Kecuali mengklarifikasi surat KASN.

Bupati VAP menugaskan Sekda Minut Ir Jemmy Hengki Kuhu MA bersama Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Styvi Watupongoh SSTP dan Kabid BKPP Henri A. Mereka menyampaikan laporan ke KASN terhadap proses penonaktifan ketiga PTP tersebut.
“Kami menyampaikan laporan sekaligus mengklarifikasi penonaktifan tiga PTP sesuai dengan surat permintaan dari KASN, selanjutnya kita lihat saja nanti,” terang Sekda beberapa waktu lalu.
Sebenarnya, lanjut Sekda, persoalan ini bisa diselesaikan saat ketiganya menghadap ibu bupati.
“Saya siap memfasilitasi dan akan mendampingi mereka jika mereka ingin menghadap bupati,” katanya.

Ungkapan senada disampaikan pula Kepala BKPP Styvi Watupongoh, yang mana, jika ketiganya menghadap Bupati mungkin masalah ini cepat diselesaikan.
“Sayangnya sampai saat ini mereka tidak atau belum menghadap.
Mestinya ini dilakukan ketiga pejabat tersebut. Masa bupati yang harus menghadap mereka,” tandas Watupongoh menyesalkan.
Seperti kita ketahui, terkait penonjoban tiga PTP, ini Bupati VAP mengemukakan alasan bahwa ketiganya sering mangkir dari panggilan rapat, malas dan pandang enteng.
Namun hal ini dibantah keras oleh dua PTP yakni Femmy Pangkerego dan Hanny Tambani yang sempat diwawancarai media ini.
“Saya membantah keras kalau sering tidak hadir, ini bisa dibuktikan dengan absen, bahkan rapat yang dibatalkan dan dipindah di rumah pribadi bupati-pun saya tetap setia mengikuti. Inipun dapat dibuktikan dengan laporan makan minum yang ditandatangani saat rapat. Jadi setiap rapat tidak pernah saya tidak hadir, tulis itu,” tegas Tambani.
Terpisah Femmy Pangkerego mengatakan. “Intinya harus kembali pada aturan, pejabat eselon II itu bisa dinonjobkan kalau dia korupsi, mengundurkan diri dan tidak capai target kinerja yang hanya diukur oleh EPRA dan saya sebagai Kadis Perindustrian ketika itu berada di zona biru yang berarti targetnya tercapai. Jadi tidak ada alasan untuk nonjob” tandas Pangkerego.

“Kalau alasan beliau saya tidak hadir dalam rapat dan saya ke provinsi, saya hadirkan Sekretaris Dinas. Dan kehadiran Sekretaris itu sama dengan kehadiran saya, dan pernah saya ke Dekranasda, yang meskipun tidak dibiayai adalah tupoksi saya untuk mewakili Minut,” tukas Pangkerego yang juga menyampaikan kalaupun absen kami yang menjadi alasan, bupati harus memberi surat peringatan atau teguran yang pertama, kedua dan ketiga baru kemudian di BAP.
Menurut Pangkerego lagi, konsultasi yang dilakukan dengan inspektorat dan gubernur adalah konsultasi lisan, tidak ada tulisannya.
Surat dari KASN yang dikirim ke Pemkab Minut disertai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum penindakan yang bisa diambil KASN melalui Kemendagri. Surat tersebut ditembuskan kepada Presiden RI Joko Widodo, Mendagri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Gubernur Sulawesi Utara dan Kepala Kantor Regional XI BKN Manado.
Menurut informasi yang diterima dari BKAN dalam kasus ini, tidak perlu lagi impeachmen atau dewan melakukan hearing, itu adalah proses lama. Tapi aturan yang ada sekarang, KASN lewat Kemendagri bisa menonaktifkan bupati karena melanggar sumpahnya sendiri, dalam arti Bupati akan dibenahi lagi, dan kalau berubah maka jabatannya dikembalikan.
Diketahui beberapa waktu lalu Bupati menonjobkan tiga PTP masing-masing Kadis Perindustrian Dra Femmy Pangkerego ME MPd, Kadis Perhubungan Dra Hanni Tambani MSi dan Kadis Pendidikan dr Lili Lengkong M.Kes. Merasa penonjoban mereka tidak sesuai aturan, ketiganya melaporkan kasus tersebut ke KASN dengan alasan mencari keadilan.(Jo)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*