TERKAIT KASUS DUGAAN KORUPSI PEMECAH OMBAK LIKUPANG, SCW MINTA BUPATI MINUT MUNDUR DARI JABATANNYA

Spread the love

Norris Torayoh, Mempertanyakan Tindak Lanjut Kejati Sulut Atas Praper LSM Inakor

Hukum Kriminalitas, IdentitasPrime – Instrumen kasus dugaan korupsi proyek pemecah ombak di Desa Likupang II yang sempat memanas dan redup perlahan gara-gara banyak faktor, akhir-akhir ini kembali ramai diperbincangkan berbagai kalangan.
Perlu diketahui, LSM Garda Tipikor Indonesia (GTI) mendukung penuh upaya Pra-peradilan (prakper) dari LSM Inakor ke Kejati Sulut. GTI melalui Noris Torayoh, Ketua Minut mempertanyakan apa tindak lanjut Kejati Sulut atas praper itu.
“Apa tindak lanjut terhadap penanganan kasus dugaan korupsi sekitar 8 miliar Rupiah ini mengendap di Kejati, apa mau tunggu kami demo besar-besaran lagi baru mau bergerak,” katanya.

Norris Tirayoh

Dilain pihak, Novie Ngangi, Ketua Umum Sulut Corruption Watch (SCW), meminta Bupati Minahasa Utara (Minut) Vonny Aneke Panambunan (VAP) mundur dari jabatannya sementara proses hukum berjalan.
Maksud Ngangi, dengan begitu, Panambunan dapat menyelesaikan masalah hukum atas kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pemecah ombak di Desa Likupang II Kecamatan Likupang Timur (Liktim) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Minut tahun 2016 yang merugikan negara sebesar Rp8.8 miliar.
“Kasus ini juga sudah pernah dilaporkan SCW ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tahun 2017 dengan maksud agar diambil alih oleh KPK karena kami anggap Kejati Sulut saat itu takut mengungkap kasus tersebut,” tukas Novie (9/6/2019).

Dari pemahaman pihaknya (SCW red-) Novie cukup yakin benang merah keterlibatan Vonny Panambunan sesuai fakta yang tersaji dalam persidangan dan kemudian tertuang dalam putusan masing-masing terdakwa, yaitu dr Rosa Marina Tidajoh, Steven Hendrik Solang, Robby Maukar serta Junjungan Tambunan.
“Fakta persidangan telah terlihat peran VAP selaku intelektual dader atau pelaku intelektual,” timpal aktivis asal Desa Laikit ini.
Diketahui, putusan banding dari berkas perkara Rosa Tidajoh dan salinan putusan Pengadilan Negeri Manado kelas I A nomor: 4/Pid.Pra/2019/PN. Manado tanggal 8 April 2019, berbunyi ‘menimbang oleh karena ada uang yang diterima tunai oleh VAP dari terdakwa Rosa Tidajoh sebesar Rp6.745.468.182 termasuk yang diantar ke Jakarta, maka tidak adil jika kerugian negara seluruhnya dibebankan kepada terdakwa.
“Oleh karena itu, layak dan patut VAP dan pihak terkait diminta pertanggungjawabannya. Itulah saran kami, sebaiknya VAP berkonsentrasi dengan masalah ini, agar semua dapat dituntaskan dahulu dengan jalan mundur dari jabatannya,” tandas Novie Ngangi.(Red)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*