Vap Geram, Gaji ASN di Pemkab Minut belum terbayarkan

Spread the love

IP – Airmadidi – Polemik terlambatnya pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan DPRD di Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) kian menarik disimak.

Setelah sebelumnya berbagai pihak menyebutkan kelambatan itu disebabkan Sekertaris Daerah (Sekda) Sandra Moniaga enggan menandatangani Surat Keputusan (SK) yang diusulkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kamis (02/02) Kemarin.

Namun, Moniaga membantah informasi yang beredar dimana menyebutkan Sekda enggan memandatangani SK tersebut.
Birokrat murah senyum ini mengatakan, dirinya bukannya tidak mau menandatangi, akan tetapi ia tak berani menyalahi aturan.

“Saya harus berkonsultasi dengan berbagai pihak diantaranya BPKP, BKN dan juga pemprov soal statusnya di Pemkab Minut. Karena hingga kini saya belum dikukuhkan sebagai Sekda definitif,” ungkap Moniaga.

Lanjut Sandra, akhir dari konsultasi tersebut sesuai undang- undang dirinya masih sah sebagai sekda, Dari landasan itu saat ini akunya sebagian SK sudah mulai ditandanganinya. “Ini masalah aturan soal posisi dan ketentuan tentang jabatan birokrasi yang benar-benar sesuai perundangan,” singgungnya sambil mengakhiri wawancara dan mengajak wartawan untuk konpers tentang hal-hal lain.

Diketahui sebelumnya Bupati Vonnie Anneke Panambunan sempat naik pitam mengetahui sebagian besar gaji ASN di Pemkab Minut belum terbayarkan. Bahkan Bupati sampai geram mendengar informasi keterlambatan tersebut lantaran Sekda belum menandatangani SK.

“Saya kaget membaca berita disejumlah media massa yang menyebutkan pemerintah menahan gaji ASN. Saya sudah perintahkan Sekda agar cepat, itukan kelalaian dia (Sekda, Red),” ujar orang nomor satu di Minahasa Utara ini.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*